Berita Salatiga

Salatiga – Potensi besar yang dimililki oleh pemuda yang ada di dalam Karang Taruna harus diorganisir dengan baik  untuk  membantu pembangunan Kota. Karena bisa menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan di semua lini. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Salatiga Yuliyanto SE., MM usai membuka Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Karang Taruna Kota Salatiga Tahun 2021 Lebih lanjut...
SALATIGA – Sebanyak 300 penerima manfaat (PM) di Kota Salatiga mendapatkan bantuan beras sebanyak tiga kilogram per orang, dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Humanity Rice Truck 2.0. Kegiatan itu untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Secara simbolis Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris menyerahkan bantuan beras bersama ACT kepada  perwakilan penerima manfaat, di Halaman Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga Yuliyanto SE., MM meninjau pelaksanaan KB di RST dr. Asmir Salatuga bersama Komandan Korem 073/Makutarama dan Komandan Kodim 0714/ Salatiga. Tercatat sebanyak 144 Akseptor KB di Kota Salatiga turut serta dalam kegiatan ini. Yuliyanto juga melakukan monitoring penggerakan  KB dalam rangka Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) Tahun 2021 Lebih lanjut...
Kabupaten Magelang – Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE., MM terus dorong Pimpinan beserta karyawan BBPR ank Salatiga  untuk terus berkomitmen mengembangkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota saat membuka pelatihan bagi pegawai struktural Perumda BPR Bank Salatiga tentang arah kebijakan umum rencana kerja dan anggaran tahunan tahun 2022, Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga Yuliyanto SE MM menyaksikan Penandatangan berkas kelengkapan pencairan Hibah Bidang Keagamaan yang bersumber dari APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021 sebesar 439 juta rupiah. Kegiatan ini bertujuan agar dana hibah yang diberikan bisa bermanfaat. “ Pemerintah Kota Salatiga menyalurkan hibah bidang keagamaan sebesar lebih dari 439 juta rupiahdan telah tertuang Lebih lanjut...
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NON GURU (PPPK NON GURU) : Download

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.