Berita Salatiga

Salatiga – Wali Kota Salatiga Yuliyanto SE MM melantik 76 orang Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kota Salatiga. Pejabat baru ini diharapkan bisa memberikan inovasi baru dimanapun ditempatkan. Yuliyanto secara pribadi mengambil sumpah pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah  di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. “ Saya harap Lebih lanjut...
Elektronik QSL Card dapat di unduh setelah Spesial Even Station HUT Kota Salatiga Selesai. Electronic QSL Card can be downloaded after the Salatiga City Anniversary Special Event Station is over.
Salatiga – Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE MM menerima bantuan dari pelaku usaha lewat dana CSR perusahaan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19 di Salatiga. Bantuan ini merupakan wujud kebersamaan dari semua pihak dalam menangani dampak pandemi covid-19. Bantuan langsung diserahkan ke Pusat Informasi Center (PIC) Kota Salatiga bersama forkompimda kota Salatiga. “ Saya menyampaikan Lebih lanjut...
Desain HUT Salatiga 1271 , type file CDR. dapat diunduh pada link berikut : HUT Salatiga 2071
Daftar Formasi PPPK Kosong/belum ada pelamar NO FORMASI LOKASI FORMASI JUMLAH FORMASI KUALIFIKASI PENDIDIKAN SERTIFIKAT WAJIB 1 AHLI PERTAMA – ADMINISTRATOR KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA 1 D-IV KESEHATAN   2 AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI | SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 1 S-1 ILMU POLITIK/S-1 ILMU PEMERINTAHAN/S-1 Lebih lanjut...
Daftar Formasi CPNS yang masih kosong/belum ada pendaftar per 13 juli NO FORMASI LOKASI FORMASI JUMLAH FORMASI JENIS FORMASI KUALIFIKASI PENDIDIKAN 1 ANALIS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | SEKSI PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN 1 UMUM S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN 2 Lebih lanjut...
Pemerintah Kota Salatiga membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja sebagai abdi negara di Kota Salatiga. Buku Petunjuk Pendaftaran SSCASN Tahun 2021 – Download Pengumuman Penerimaan PPPK Non Guru Kota Salatiga Tahun 2021 — Download Pengumuman Penerimaan CPNS Kota Salatiga Tahun 2021 — Download Lampiran Dokumen Persyaratan Pendaftaran — Download Lebih lanjut...

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.