Berita Salatiga

Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE, MM, secara tegas menyatakan, Kota Salatiga sudah siap melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Oleh karena itu, simulasi PTM sudah beberapa kali dilakukan di semua jenjang pendidikan, termasuk SLTA yang kewenangannya berada di tingkat provinsi.  Selama Pandemi COVID-19, banyak inovasi yang telah dilakukan di bidang pendidikan.  “Kami sudah ingin mulai PTM pada Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga, Yuliyanto mengajak para pendata Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi masyarakat miskin di Kota Salatiga untuk mendata seobjektif mungkin. Ajakan ini disampaikan oleh Wali Kota  saat membuka Sosialisasi Kegiatan Pendataan dan Validasi Data Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021, di Ruang Plumpungan Kota Salatiga, Jumat (09/04/2021). Menurutnya, data yang disampaikan nanti Lebih lanjut...
Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2022 dengan tema Integrasi Pembangunan Menuju Salatiga Hati Beriman yang SMART diharapkan akan menjadi pijakan kuat dalam upaya mensinergikan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Lebih lanjut...
Salatiga –  Para pemuka agama di Kota Salatiga diharapkan bisa terus memberikan energi positif ke umatnya. Karena keberadaan mereka menjadi pilar pemersatu keberagaman dan kebersamaan di dalam masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Salatiga, Dr. Muh Haris saat membuka Sarasehan pemerintah Kota Salatiga bersama tokoh agama di Kota Salatiga Tahun 2021, di Ruang Lebih lanjut...
Salatiga – Menggerakkan olahraga sampai ke tingkat bawah di Kota Salatiga menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi olahraga di masa yang akan datang. “ Semua bergerak dari atas sampai bawah, sehingga bisa menggerakkan olahraga di Salatiga dan menjadi sebuah gerakan olahraga yang berjenjang di Kota Salatiga,” kata Wali Kota Salatiga Yuliyanto saat membuka Seminar Optimalisasi Lebih lanjut...
Wali kota Salatiga Yuliyanto, SE., MM., didampingi Ketua TP PKK Titik Kirnaningsih Yuliyanto, SE., Pj, Sekda Drs. Muthoin, M.Si., dan Kepala Dinas Sosial Dra. Gati Setiti, M.Hum., meyerahkan bantuan alat memasak bagi Perempuan Rawan Ekonomi Sosial (PRSE). Pemberian diserahkan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, 06/04. Empat perwakilan penerima bantuan berasal dari empat kecamatan ialah: Lebih lanjut...
Salatiga –  Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Siswa di Kota Salatiga ditekankan untuk menggunakan Protokol Kesehatan yang ketat. Jangan sampai justru dengan hal tersebut, terdapat pelanggaran sehingga terdapat kluster baru yang basisnya di pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE MM usai meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka sekolah yang di Kota Salatiga, Selasa Lebih lanjut...
Tahun 2021 ini Kota Salatiga resmi miliki modin perempuan. Demikian laporan yang disampaikan Kepala Bagian Kesra BPH Pramushinta saat melaporkan kegiatan Sarasehan Modin Tahun 2021 di Ruang Kaloka Gedung Sedta, 05/04. “Sarasehan Modin kali ini diikuti oleh 124 modin yang dibagi menjadi dua hari, hari pertama dengan peserta 63 orang dan hari kedua 61 orang. Lebih lanjut...
Salatiga – Laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan. Salah satunya dengan melaksanakan program Bangga Kencana yang dilakukan di Kota Salatiga. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE MM saat membuka Lokakarya Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), di Aula Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Senin (05/04/2021). Menurutnya, dalam Bangga Kencana ini, Lebih lanjut...
Salatiga –  Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I tahun 2021 telah usai dilaksanakan oleh Kodim 0714/Salatiga di wilayah Kecamatan Tingkir. Hal ini  merupakan bukti adanya sinergitas yang baik antar semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. “ Wali Kota menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak sehingga kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I dapat selesai Lebih lanjut...

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.