Berita Salatiga

Wali kota – Guna meningkatkan kemampuan para pelatih bola voli di Kota Salatiga, para pelatih di tempa dan diberi ilmu baru. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku bola voli di Kota Salatiga. “Meski dalam kondisi pandemi covid-19, insan olahraga di Salatiga termasuk pelatih dan pelaku bola voli tidak boleh “nglokro”, harus tetap bersemangat dalam Lebih lanjut...
Sebanyak 9 Aparatur Sipil Negara (ASN) berkompetisi dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang gelar Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Yuliyanto, SE., MM., di the Alana Hotel & Convention Center, Surakarta, 01/03. Kali ini Pemkot Salatiga bekerjasama dengan Pusat Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga membuka TMMD Sengkuyung I tahun 2021 di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Selasa (02/03/2021). Pada TMMD kali ini, pembangunan fisik dan non fisik di wilayah Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Dalam Pandemi covid-19 pelaksanaan TMMD Sengkuyung I tahun 2021 tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaannya akan Lebih lanjut...
Bupati Batang Dr. Wihaji meminta kader HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Salatiga fokus untuk belajar di bangku pekuliahan dan organisasi. Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri Dialog Kebangsaan yang digelar usai pelantikan pengurus HMI di Ruang Kaloka Gedung Setda Salatiga, 26/02. Dalam Dialog Kebangsaan tersebut sekiranya Bupati Batang sekiranya dipanelkan bersama wakil wali kota Salatiga Lebih lanjut...
Wakil Wali Kota Salatiga Dr. Muh Haris, SS, MSi., meminta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga mencetak kader yang memiliki kapasitas intelektual dan integritas moral. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan yang dilanjutkan orasi ilmiah pada pelantikan pengurus HMI dan KOHATI Cabang Salatiga di ruang Kaloka Gedung Setda, 26/02. Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua KAHMI Lebih lanjut...
Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, menyampaikan selamat datang kepada Moch Riza Wisnu Wardhana, SH, MM, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang baru di Kota Salatiga, dalam acara pisah sambut Kajari lama ke Kajari  baru di Ruang Kaloka Gedung Setda Salatiga, Senin (22/2/21). Sebelumnya, pria asal Kota Malang, Jawa Timur tersebut menjabat sebagai Kajari Bolaang Lebih lanjut...
Wakil Wali Kota Salatiga, Dr. Muh Haris, SS, M.Si, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh SETARA Institute untuk Kota Salatiga, berupa raihan peringkat pertama sebagai Kota Tertoleran se-Indonesia. Peringkat pertama ini diraih setelah tiga tahun sebelumnya secara berturut-turut mendapat peringkat kedua. Raihan peringkat pertama pada tahun ini menurutnya sebagai hasil dari kerja keras Lebih lanjut...
Salatiga – Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga. Berbagai Inovasi dan terobosan harus bisa dibangun untuk tujuan tersebut. “ Saya harap kegiatan yang ada di OPD benar-benar bisa menyentuh masyarakat, sehingga harapannya kegiatan yang non fisik harus berinovasi dan memiliki terobosan baru yang  dibangun untuk kemajuan kota Lebih lanjut...
Wali Kota Salatiga Yuliyanto,SE., MM., memberikan apresiasi terkait kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) karena pekerjaan yang selesai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Salatiga. Demikian disampaikan wali kota saat membuka Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Kaloka Gedung Setda, 23/02. Diskusi dengan pemateri wali kota tersebut dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lebih lanjut...
Salatiga – Wakil Wali Kota Salatiga, Muh Haris mendorong agar dalam penyusunan laporan LPPD dan LKPJ Wali Kota tahun 2020 agar dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas. Pemerintah wajib membuat laporan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat yakni Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan yang disampaikan ke DPRD adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Lebih lanjut...

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.