Berita Salatiga

Wali Kota Salatiga Yuliyanto, SE, MM., meminta agar ilmu dari pelatihan langsung dipraktikkan.  Permintaan disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Tahun 2021 digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga di Aula Ganesha, 23/11. Pemateri yang dihadirkan adalah:Fitra Jaya Saleh CEO Pondok  Preneur Indonesia, CEO Jelas Corp, CEO Raihanshop Trainer Bisnis Nasional, Andika Lebih lanjut...
Salatiga- Wali Kota Salatiga bersama Kantor Pertanahan Kota Salatiga menyerahkan sebanyak 250 sertipikat Hak atas Tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021. Kota Salatiga memiliki luas wilayah 5,4 hektar, yang terdiri dari 77.139 bidang tanah. Dimana 75.169 bidang diantaranya telah bersertipikat. Penyerahan sertipikat dilaksanakan langsung oleh Yuliyanto SE., MM bersama Kepala Kantor Lebih lanjut...
Salatiga- Pembangunan zona intergritas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga terus dilakukan untuk melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE., MM saat membuka gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di Ruang Kaloka, Gedung Setda Lantai 4 Pemerintah Kota Slatiga, Selasa (23/11/2021). Menurutnya, Pemerintah Daerah dituntut harus inovatif dan kreatif dalam Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga mengajak tim penyusun dan kelompok kerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali kota agar terus memiliki kesepahaman dan pola pikir yang sama. Penyusunan laporan ini  sudah memasuki tahun kedua pelaksanaan dan harus disusun dengan cermat. “ Penyusunan dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu, Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga dan Sekda Kota Salatiga beserta Kepala OPD bersama-sama menandatangani draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kota Salatiga Tahun 2021-2041. Koordinasi penyepakatan draft rancangan peraturan daerah RTRW Kota Salatiga Tahun 2021-2041 tersebut, perlu dilakukan untuk meninjau kembali beberapa kesepakatan baru yang akan masuk di dalam peraturan perundangan yang baru. “ Dokumentasi Lebih lanjut...
Wakil Wali Kota Salatiga Dr. Muh Haris, SS., M.Si, mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam moderasi beragama, kuncinya adalah semangat silaturrahmi dan mengedepankan kasih sayang. Demikian disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Para Dai/Penceramah Agama Islam digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Aula Plumpang Gedung Setda Kota Salatiga, 16/11. Untoro Ketua Lebih lanjut...
Salatiga – Sekda Kota Salatiga, Ir Wuri Pujiastuti MM secara resmi membuka diklat Peningkatan Kompetensi Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021, di Ruang Aula Damarjati Gedung BKPSDM Salatiga, Senin (15/11/2021). Diklat ini diikuti oleh 30 peserta dari beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Salatiga. Diklat ini dilaksanakan di masa pandemi Lebih lanjut...

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.