Berita Salatiga

Wakil Wali Kota Salatiga Dr. Muh Haris, SS., M.Si., bersama Kakanwil Kemenag Jawa Tengah H. Mustain Ahmad, SH., MH., berkenan memberikan sertifikat syahadah Tahfidz Quran kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Salatiga. Pemberian dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan peresmian Asrama Tahfidul Quran Ulul Albab MAN Salatiga, 17/1/22. Wakil wali kota juga menyampaikan terima kasih kepada terima Lebih lanjut...
1027 siswa tingkat SD di Kota Salatiga mendapatkan vaksinasi covid-19 hari ini. Wali Kota Salatiga Yuliyanto, SE.,MM., Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana, dan kepala OPD terkait berkenan memantau pelaksanaan vaksinasi di SDN 06, dan dilanjutkan memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMPN 01 Salatiga, 10/01. Melihat siswa tegang saat akan disuntik, wali kota segera Lebih lanjut...
Sebanyak 43 pendonor darah sukarela ke-25 kali mendapatkan piagam penghargaan. Piagam diserahkan oleh Wakil Wali Kota Salatiga Dr. Muh Haris SS., M.Si. yang juga ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Salatiga di Markas PMI,  19/01/22. Siti Muawanah sekretaris PMI Salatiga dalam keterangannya menyampaikan bahwa stok darak PMI Salatiga mulai membaik. “Kali ini 43 pendonor darah Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Yuliyanto SE., MM meresmikan gedung pertemuan petani di Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, Rabu (19/01/2022). Dengan adanya gedung ini diharapkan bisa menjadi tempat yang strategis bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Gedung pertemuan petani ini, Menurut Wali Kota tidak hanya digunakan untuk gedung pertemuan saja, melainkan bisa dimanfaatkan Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga memantau pelaksanaan percepatan vaksinasi untuk anak di SD Cebongan 03, Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Salatiga.  Pelaksanaan vaksinasi ini adalah untuk 320 anak SD dari 11 sekolah dasar di Salatiga. “ Vaksinasi kali ini adalah untuk  anak usia 6-11 tahun yang diambil dari Sekolah Dasar di Salatiga. Ada sebanyak 320 anak Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga bersama Direktur Wahid Foundation, Ibu Yenni Wahid dan forkopimda kota Salatiga menyaksikan Deklarasi Kelurahan Damai Tingkir Lor Kota Salatiga, Rabu (12/01/2022). Kegiatan ini merupakan sinergi antara Kelurahan Tingkir Lor, dengan Wahid Foundation beserta UN Women, sebagai salah satu sarana untuk mengkampanyekan toleransi, perdamaian, dan kesetaraan gender, serta mempererat persatuan dan Lebih lanjut...
1027 siswa tingkat SD di Kota Salatiga mendapatkan vaksinasi covid-19 hari ini. Wali Kota Salatiga Yuliyanto, SE.,MM., Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana, dan kepala OPD terkait berkenan memantau pelaksanaan vaksinasi di SDN 06, dan dilanjutkan memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMPN 01 Salatiga, 10/01. Melihat siswa tegang saat akan disuntik, wali kota segera Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Salatiga, Yuliyanto memimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih pada apel pagi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Dirinya menekankan pada pentingnya penerapan pelayanan prima kepada masyarakat. “ Agar mulai berbenah terutama yang menyangkut aspek-aspek penerapan pelayanan prima. Sebab tidak dapat dipungkiri jika saat ini masih ada paradigma birokrasi terkait dengan pelaksanaan Lebih lanjut...
Salatiga – Tenaga kesehatan di Kota Salatiga dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini disampaikan Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE., MM saat membuka Pembukaan Pembelajaran Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus kematian ibu dan bayi Kota Salatiga, di Ruang Plumpungan Setda Kota Salatiga, Lebih lanjut...

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.