Berita Salatiga

Salatiga – Kepedulian Pemkot Salatiga kepada penyandang disabilitas, tidak hanya akan diberikan pada saat Pandemi COVID-19 berlangsung saja. Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, menegaskan bahwa bantuan melalui Dinas Sosial akan terus berlanjut meskipun COVID-19 telah teratasi. Bahkan akan berlanjut meskipun masa baktinya telah usai di Tahun 2022 mendatang. “Bantuan untuk penyandang disabilitas tidak akan berhenti, bahkan Lebih lanjut...
Salatiga – Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Sosial Kota Salatiga memberikan bingkisan sembako bagi kaum dhuafa sebanyak 1000 paket. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi (covid-19). “ Bingkisan sembako ini semoga bermanfaat. Jangan dilihat dari jumlahnya namun hal tersebut sebagai perhatian kami ke masyarakat,” Lebih lanjut...
Salatiga-Wakil Wali Kota Muh Haris mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Salatiga di Ruang Kaloka Gedung Setda, Selasa (01/12/2020). Melalui SK Wali Kota Nomor 900-05/324/2020, Muh Haris meminta kepada TPAKD untuk melaksanakan program kerja percepatan akses keuangan di Tahun 2021, dengan tetap berkonsentrasi pada dampak sosial ekonomi masyarakat maupun pemulihan ekonomi daerah akibat Lebih lanjut...
Salatiga – Wali Kota Yuliyanto melantik 7 orang pejabat fungsional di Pemerintah Kota Salatiga. Mereka diharapakan bisa menggunakan ilmunya untuk membangun kota da kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga. “ Saya harap 7 pejabat fungsional tadi bisa bekerja dengan optimal dan  bekerja dengan baik dengan diiringi pengabdian yang tulus., “kata Yuliyanto saat melantik di Gedung BKDIKLATDA Kota Lebih lanjut...
Wali Kota Salatiga Yuliyanto menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak daerah atas ketaatan dalam pembayaran pajak. Demikian disampaikannya saat membuka Gebyar Undian Hadiah Pajak daerah Tahun 2020, di Hotel Grand Wahid, 26/11. Penghargaan terbaik kategori wajib pajak hotel diberikan kepada Laras Asri, penghargaan terbaik kategori wajib tertib pembayaran dan kontribusi pajak terbesar diberikan kepada KFC Lebih lanjut...
Salatiga – Sinergi yang tinggi antar organisasi masyarakat, tokoh agama dan perguruan tinggi sangat menentukan terwujudnya toleransi di Kota Salatiga. Hal inilah yang mendorong Pemkab Tangerang untuk studi tiru dengan toleransi Salatiga. Wali Kota Salatiga, Yuliyanto dalam sambutannya mengatakan bahwa kiat membangun Kota Salatiga bukan semata-mata membangun sarana fisik. Dalam RPJMD periode pertama, pasangan Yuliyanto-Muh Lebih lanjut...
HUT PGRI, Wali Kota Salatiga Yuliyanto berharap seluruh insan pendidikan dapat menjadikan situasi pandemi sebagai laboratorium untuk menempa mental pantang menyerah. Demikian pesannya saat bertindak selaku inspektur upacara Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional 2020, di Aula SMP N 2 Salatiga, 25/11. Turut hadir upacara tersebut Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit, Lebih lanjut...
PERTANIAN, Sebagai upaya pencegahan stunting, Kota Salatiga antusias kembangkan padi Inpari Nutri Zinc bantuan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jawa Tengah. Wali Kota Yuliyanto dan Wakil Wali Kota Muh Haris secara langsung melakukan penanam benih padi secara simbolis bersama Forkompinda di persawahan Kelompok Tani Mardi Rahayu Kalilondo Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir, 24/11. Hadir Lebih lanjut...
Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir,S.T.,M.M dan Wakil Bupati H. Erwan Setiawan,S.E masing-masing beserta istri datang langsung ke Kota Salatiga guna mengetahui strategi Salatiga dalam mengatasi pandemi Covid-19. Rombongan beserta Forkopimda Sumedang tersebut diterima oleh Wali Kota Yuliyanto dan istri beserta Forkopimda di Rumah Dinas Wali Kota , 19/11. Bupati Sumedang Dr. H. Dony Lebih lanjut...
SALATIGA. Wali Kota Salatiga meminta Satgas Penanganan Covid-19 Kota Salatiga terus melakukan koordinasi dengan gugus tugas di tingkat Kecamatan kelurahan hingga RW dalam menangani covid-19. Permintaan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi satgas yang dipimpin oleh Sekda Drs. Fakruroji di Rumah Dinas Wali Kota, 18/11. “Karena hingga hari ini warga meninggal karena covid-19 sudah 10 warga, Lebih lanjut...

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.