Berita Salatiga

Wakil Wali Kota Salatiga, Muh Haris SS, M.Si, atas nama Wali Kota menyampaikan apresiasi atas diresmikannya Studio Pembelajaran Daring bagi seluruh siswa SD,SMP, SMA dan SMK Muhammadiyah di Kota Salatiga pada Kamis (09/7/2020). Proses belajar mengajar secara online tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat di tengah situasi Pandemi COVID-19 seperti saat ini. “Hari ini belum…
Salatiga – Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Salatiga, sebagai panduan era adaptasi kebiasaan baru resmi dikeluarkan. Perwali tersebut digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Salatiga, Rahadi Widya Prasetya, mengatakan bahwa sesuai dengan…
Wakil Wali Kota Salatiga, Muh Haris, SS, M.Si, menyatakan bahwa Kota Salatiga sangat siap masuk pada tatanan hidup baru (new normal). Alasannya, karena R0 terbilang kecil dengan tingkat penularan lokal yang hanya pada angka 0,6. Jika seluruh masyarakat berkomitmen dengan protokol kesehatan yang diatur dalam Perwali yang akan segera dikeluarkan, maka 1 Juli adalah hari…
Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE, MM, meninjau langsung kegiatan penataan kawasan kumuh perkotaan yang dilaksanakan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Kota Salatiga, Senin (29/6/2020). Secara visual, Wali Kota menyatakan bahwa pengerjaan yang ditargetkan akan selesai pada Agustus mendatang tersebut terbilang baik. “Secara visual, kualitas bahan baku terbilang baik, meski demikian masih ada…
Salatiga – Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris dan Komandan Kodim 0714/Salatiga Letkol. Inf. Prayogha Erawan bersama-sama melakukan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima program TMMD di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (30/06/2020). Hal ini menandai dimulainya TMMD Sengkuyung tahap II Kota Salatiga di wilayah Kodim 0714/Salatiga tahun 2020. Diakui Muh Haris bahwa kegiatan…
Penularan Virus Corona di Salatiga belakangan ini telah menunjukkan tren transmisi lokal. Tidak bisa lagi ditebak jika seseorang di sekitar kita adalah Orang Tanpa Gejala (OTG) atau tidak. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk senantiasa mengenakan masker, dan tidak keluar rumah jika tidak benar-benar penting. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga,…
Salatiga – Dinas Kesehatan Provinsi Jateng memberikan bantuan berupa jogo tonggo kit kepada pemerintah Kota Salatiga, di Pendopo Pakuwon Setda Kota Salatiga, Jumat (26/06/2020). Bantuan ini diperuntukkan untuk mempersiapkan masyarakat dalam tatanan hidup baru. Yulianto Prabowo, Kepala Dinkes Jateng yang hadir secara pribadi menyampaikan bahwa bantuan jogo tonggo kit ini merupakan upaya untuk mempersiapkan masyarakat…
Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, menyerahkan bantuan administrasi dan atau insentif kepada para perwakilan RT, RW, dan LPMK se-Kota Salatiga, yang pada tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam Seremoni Penyerahan Bantuan Administrasi dan atau Insentif kepada LPMK, RW, RT, dan Kelompok PKK Tahun 2020, di Rumah Dinas Wali Kota,…
Salatiga- Andri Lesmono, A.Md., SH., MH. resmi menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Salatiga menggantikan pejabat lama Daniel Kristianto, A.Md., SH., MH. Acara pisah sambut dilaksanakan di lingkungan Rutan Salatiga, Rabu(24/06/2020). Hadir dalam kesempatan tersebut Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si., didampingi oleh Wakil Wali Kota Salatiga…
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Salatiga 2019, dapat di download di sini  

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.