Berita Salatiga

Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, menilai masih banyak masyarakat yang beranggapan jika new normal artinya sudah aman. Padahal tidak demikian, melainkan harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, melalui Silaturahim Pengurus MUI dan Takmir Masjid se-Kota Salatiga yang berlangsung di Ruang Kaloka Pemkot Salatiga, Senin, (28/9/2020), Wali Kota Lebih lanjut...
Memperingati Hari Tani ke-60, Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, didampingi Wakil Wali Kota, Muh. Haris, SS, M.Si, dan jajaran Forkopimda Salatiga, menyerahkan bantuan alat pertanian dan 3 ribu batang bibit vanili. Melalui Kelompok Tani (Poktan), Wali Kota mengajak para petani di Salatiga untuk membudidayakan tanaman vanili karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga Lebih lanjut...
Salatiga – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta tim gabungan (TNI, Polri dan Bea Cukai Semarang) melakukan Operasi Cukai dilakukan di wilayah Kota Salatiga. Sasarannya untuk mencegah beredarnya peredaraan produk rokok yang bercukai ilegal. Operasi ini dilakukan selama 5 hari mulai dari Senin (21/09) sampai (25/09)  dengan cakupan wilayah yakni di  4 kecamatan di Lebih lanjut...
Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), merupakan kegiatan rutin yang tak hanya mempercepat pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga, tetapi juga berperan dalam mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sehingga mampu menumbuhsuburkan sikap gotong royong sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu, Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lebih lanjut...
Salatiga – Penyaluran bantuan sembako kepada 3.770 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Salatiga resmi diberikan mulai hari ini, Rabu (23/09/2020). Pemberian secara simbolis diberikan Wali Kota Salatiga Yuliyanto kepada perwakilan penerima yang ada di wilayah Kelurahan Kecandran. “Saat ini kita launching di wilayah kelurahan Kecandran Salatiga, berkenaan dengan bantuan sosial Lebih lanjut...
Salatiga –73 Pelanggar yang terjaring razia di Bundaran Tamansari Salatiga, Selasa (22/09/2020) harus memakai rompi bertuliskan Pelanggar Tidak Pakai Masker. Mereka harus memakai atribut tersebut karena didapati tidak memakai masker saat keluar rumah. “Memakai masker adalah kewajiban yang harus dipatuhi warga saat keluar rumah. Karena operasi ini diharapkan kesadaran akan meningkat. Dari pantauan kami  selama Lebih lanjut...
Salatiga – Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini para pembina pramuka di Salatiga diharapkan bisa hadir dan memberi contoh anak didiknya dengan baik dalam melaksanakan protokol kesehatan. Untuk menunjang hal tersebut, sebanyak 40 orang peserta pembina pramuka  mengikuti kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar (KMD) Kwartir Gerakan Pramuka Kota Salatiga Tahun 2020 di Gedung Lebih lanjut...
Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, memberikan apresiasi kepada Polres Salatiga yang telah berinovasi dalam menciptakan terobosan di tengah Pandemi COVID-19. Inovasi Polres Salatiga yang dimaksud adalah peluncuran area PT Bumi Kayom sebagai Kampung Wisata Candi 2020 yang menerapkan protokol kesehatan sesuai standar, dalam memasuki era adaptasi kebiasaan baru.  Menurut Wali Kota, keberadaan Kampung Wisata Candi Lebih lanjut...
Salatiga –Peringati Ulang Tahun Palang Merah Indonesia (PMI) ke-75 tahun, Ketua PMI Salatiga membagikan masker kepada masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker di Alun-alun Pancasila. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat lebih teredukasi terkait penerapan protokol kesehatan. “PMI Salatiga siap membantu masyarakat dan selalu hadir. Di masa pandemi ini kita terus lakukan edukasi untuk melaksanakan 3 Lebih lanjut...
Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, melantik 44 orang Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dengan rincian mutasi administrator 5 orang, mutasi pengawas 16 orang, dan promosi pengawas 23 orang. Prosesi pengambilan sumpah janji tersebut dilaksanakan di Aula Kaloka BKDiklatda, Kamis 10/9/2020, dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga beserta Asisten Lebih lanjut...

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.