Berita Salatiga

Salatiga- Wakil Wali Kota Salatiga, Muh Haris, SS, M.Si, menghadiri kegiatan Merti Desa/Saparan yang diselenggarakan di Balai Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, 10 Oktober 2020 lalu. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap supaya seluruh warga Kelurahan Tegalrejo senantiasa sehat dan dijauhkan dari segala musibah, termasuk COVID-19. Dalam kesempatan ini, Muh Haris menyampaikan terima kasihnya Lebih lanjut...
SALATIGA – Pengurus baru dari lima cabang olahraga (cabor) rekreasi di Kota Salatiga resmi dilantik. Mereka diharapkan mampu memberikan warna baru dan prestasi bagi dunia olahraga di Salatiga. Wali Kota Salatiga Yuliyanto berharap, pengurus yang baru dilantik dapat mengajak masyarakat untuk menggelorakan olahraga rekreasi. Tidak hanya sehat namun kegiatannya juga bisa mendulang prestasi ke depannya. Lebih lanjut...
“Disekolahkan,” itulah jawaban serempak warga Kelurahan Blotongan saat ditanya oleh Wakil Wali Kota Salatiga, Muh Haris, SS, M.Si, perihal sertipikat tanah yang akan mereka terima, pada Kamis, (08/10/2020). Tak mau kalah dengan warga, Muh Haris pun menyampaikan hal yang sama. “Kok sama dengan saya, Pak Camat dan Pak Lurah,” tukas Muh Haris yang disambut tertawa Lebih lanjut...
Kota Salatiga merupakan kota yang dikenal dengan kuliner atau makanannya, sehingga budidaya pangan memegang peran sangat penting, strategis serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya pertumbuhan UMKM dan industri rumah tangga berbasis pangan, yang sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan. Sebagaimana diungkapkan Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, bahwasanya Lebih lanjut...
Salatiga –  Saat ini keberadaan olahraga tradisional mulai tergerus di tengah gempuran permainan modern dan digital. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap olahraga tradisional perlu ditingkatkan di Kota Salatiga. Salah satu langkah yang dilakukan  adalah  dengan menggelar Worshop mengenai Penggerak Olahraga Tradisional. Hal tersebut di gagas oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Salatiga, Lebih lanjut...
Sebanyak 25 pengelola usaha simpan pinjam koperasi di Kota Salatiga mengikuti diklat dan uji kompetensi selama lima hari di Hotel Grand Wahid Salatiga. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola usaha simpan pinjam koperasi, terhadap peraturan perkoperasian dan pengelolaan usaha. Pengakuan atas kemampuan dan kompetensinya tersebut Lebih lanjut...
Salatiga – Guru Matematika diharapkan bisa terus mengupgrade kemampuan dan kualitasnya untuk bekal dalam mendidik anak didiknya di kelas. Hal ini penting dilakukan agar para pendidik tidak ketinggalan ilmu baru. Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Salatiga saat membuka Diklat Peningkatan Mutu Pendidik Matematika Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020, di Ruang BKDiklatda Kota Salatiga, Senin (05/10/2020). Lebih lanjut...
Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, menilai masih banyak masyarakat yang beranggapan jika new normal artinya sudah aman. Padahal tidak demikian, melainkan harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, melalui Silaturahim Pengurus MUI dan Takmir Masjid se-Kota Salatiga yang berlangsung di Ruang Kaloka Pemkot Salatiga, Senin, (28/9/2020), Wali Kota Lebih lanjut...
Memperingati Hari Tani ke-60, Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM, didampingi Wakil Wali Kota, Muh. Haris, SS, M.Si, dan jajaran Forkopimda Salatiga, menyerahkan bantuan alat pertanian dan 3 ribu batang bibit vanili. Melalui Kelompok Tani (Poktan), Wali Kota mengajak para petani di Salatiga untuk membudidayakan tanaman vanili karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga Lebih lanjut...
Salatiga – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta tim gabungan (TNI, Polri dan Bea Cukai Semarang) melakukan Operasi Cukai dilakukan di wilayah Kota Salatiga. Sasarannya untuk mencegah beredarnya peredaraan produk rokok yang bercukai ilegal. Operasi ini dilakukan selama 5 hari mulai dari Senin (21/09) sampai (25/09)  dengan cakupan wilayah yakni di  4 kecamatan di Lebih lanjut...

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tentang PPID Kota Salatiga

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.